SUARA ANAK MUDA KUNINGAN: KETIKA GIBRAN MEMILIH MUNDUR DARI KURSI WAKIL PRESIDEN
Oleh: Budi Syahrul Muadhom
Kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tentu menjadi perhatian besar bagi masyarakat, termasuk kami anak muda di Kuningan.
Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI. Dalam surat tersebut, ia menyatakan mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan meminta agar prosesnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Bagi kami, keputusan tersebut bukan sekadar persoalan seorang pejabat yang meninggalkan jabatan. Ini adalah momentum untuk kembali bertanya: seperti apa seharusnya seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan rakyat?
Jabatan publik bukan milik pribadi. Jabatan adalah amanah yang melekat dengan tanggung jawab kepada rakyat dan negara.
Karena itu, mundurnya Gibran harus dilihat secara objektif. Kita tidak perlu terjebak pada fanatisme politik, baik sebagai pendukung maupun sebagai pihak yang sejak awal tidak setuju terhadap dirinya.
Sebagai anak muda Kuningan, kami ingin melihat politik Indonesia bergerak menuju politik yang lebih dewasa. Kritik harus tetap ada, tetapi kritik tidak boleh berubah menjadi kebencian. Dukungan pun jangan sampai berubah menjadi pembenaran terhadap segala sesuatu.
Yang lebih penting adalah bagaimana negara memastikan setiap proses pergantian jabatan berjalan sesuai konstitusi, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pengunduran diri Gibran juga terjadi di tengah dinamika politik dan hukum yang cukup kuat. Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat yang ditandatangani sejumlah anggota DPR terkait persoalan yang menyangkut kedudukan Gibran. Setelah surat pengunduran diri disampaikan, rapat paripurna terkait agenda tersebut kemudian dibatalkan.
Di sinilah anak muda harus belajar.
Jangan hanya menjadi penonton politik.
Anak muda harus memahami bagaimana konstitusi bekerja, bagaimana hukum dijalankan, dan bagaimana kekuasaan seharusnya dikontrol.
Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh berbeda pandangan terhadap Gibran, Prabowo, Jokowi, maupun tokoh politik lainnya. Tetapi, kita tetap berada dalam satu rumah bernama Indonesia.
Bagi anak muda Kuningan, persoalan politik nasional seharusnya menjadi pelajaran penting. Bahwa kekuasaan tidak pernah boleh berada di atas hukum. Bahwa jabatan tidak boleh lebih besar daripada kepentingan negara. Dan bahwa setiap pemimpin pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan amanahnya kepada rakyat.
Kami berharap proses selanjutnya tidak hanya menjadi pertarungan kepentingan elite politik.
Pergantian Wakil Presiden harus menjadi proses konstitusional yang mengutamakan stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan kepentingan rakyat Indonesia.
Kuningan mungkin bukan pusat kekuasaan.
Tetapi, dari Kuningan, anak-anak mudanya tetap memiliki suara.
Kami ingin Indonesia yang politiknya sehat, hukumnya kuat, demokrasinya dewasa, dan pemimpinnya mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Gibran telah memilih mundur. Kini yang harus kita jaga bukan sekadar siapa yang menggantikan kursi Wakil Presiden, tetapi bagaimana masa depan demokrasi dan hukum Indonesia tetap berdiri tegak.
Karena pada akhirnya, jabatan boleh berganti, tetapi Indonesia harus tetap menjadi tujuan utama.

Agus