SUSI SUSILAWATI PERJUANGKAN HONORER LEWAT DPRD JAWA BARAT
Agus
Susi Susilawati siap berjuang bagi guru honorer, tenaga honorer dan buruh di Jawa Barat. Hal ini dilakukan dengan menjadi salah satu caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Buruh di Dapil Jabar XIII meliputi di Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran
Susi yang juga tinggal di Lengkong Kuningan mengungkapkan bahwa Jaminan Sosial bagi para Guru Honorer Dan Tenaga Honorer serta buruh yang sebenarnya sudah tertuang dalam Inpres.
"Telah Ada Instruksi Presiden dan Kemendagri Perihal Nomenklatur Anggaran Bagi Guru Honorer Dan Tenaga Honorer dan buruh Yang Mengatur Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua Dan Jaminan Pensiun dengan terbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)". Dan itu sampai saat ini belum direalisasi oleh Pemda setempat.” Ungkap Susi
Susi menambahkan bahwa sudah jelas untuk para pemangku kebijakan di daerah unutk dapat melaksanakan Inpres tersebut.
"Dalam Inpres tersebut presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat yang terdiri dari 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta pejabat daerah diantaranya 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek guna mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya. Hal itu juga tertuang dalam Keputusan Kemeterian Dalam Negeri dengan Nomor: 900.1.15.5-1317 tanggal 23 Juni 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri sebelumnya dengan Nomor:050-5889 Tahun 2021."” Tambah Susi
Susi mengatakan ketika terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa barat siap memperjuangan dan membawa perubahan bagi kesejahteraan guru honorer, tenaga honorer dan buruh di Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
"Sesuai intruk Partai Buruh, kami siap mewujudkan negara sejahtera bagi seluruh kalangan termasuk guru honorer dan buruh yang ada di Jawa Barat ketika kami terpilij menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.” Harap Susi (AK)
